UU Pornografi Untuk Rakyat Miskin?

Sahabat Ardians, kemarin baru saja kita dihebohkan kembali dengan adanya berita komunitas gay yang diduga melakukan sebuah pesta seks di sebuah Villa di Cianjur, Jawa Barat.

Setelah pada beberapa tahun ke belakang, ketika isu homoseksualitas mendapatkan sorotan yang begitu serius baik dari pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya, dan pada beberapa bulan terakhir munculnya angin segar bagi kelompok LGBT setelah putusan MK terkait ditolaknya permohonan kriminalisasi LGBT.
Homoseksualitas seakan menjadi suatu kondisi yang banyak diperangi, bahkan lebih serius daripada isu-isu propaganda yang sering sekali menjadi pemecah belah bangsa, apa daya ketika mereka menganggap dan memanggil kita dengan istilah banci yang secara tidak langsung bersifat merendahkan martabat kita sebagai manusia baik dari perilaku sosial dan emosional, namun disamping itu ketika mereka menganggap bahwa kita ini lemah, lantas kemudian kenapa homoseksualitas ini justru ditakuti? bahkan dengan berbagai upaya untuk menghilangkan hak kebebasan serta kebahagiannya.

Dengan pemahamanku yang terbatas mengenai Undang-Undang pornografi ini, menurutku bahwa hal ini justru tidak cukup relevan jika diimplementasikan di Indonesia, sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi dengan semboyaan kebanggan yaitu “Bhinneka Tunggal Ikka” berbeda-beda tetapi tetap satu, mari kita sedikit melakukan analisis sederhana, secara geografis dari Sabang sampai Merauke kita selalu bangga bahwa Negara Indonesia kaya akan keberagaman budaya, jika UU pornografi ini tetap dilanjutkan apakah itu akan berindikasi pada penghapusan budaya masyarakat Papua dalam menggunakan koteka, atau justru kita akan melemahkan jumlah wisatawan asing yang akan berkunjung ke Bali, disisi lain jika Undang-Undang ini tidak diterapkan secara menyeluruh, maka kecemburuan sosial dari suatu budaya atau entis tertentu akan muncul suatu ketidakadilan sosial ditengah-tengah masyarakat.

Jika UU pornografi ini dikaitan pada isu moralitas maka kita harus mengingat satu hal bahwa nilai-nilai intelektualitas serta kapabilitas seseorang tidak bisa kita lihat hanya dari cara berpakaiannya saja.
Satu hal pembodohan yang menjadi konsenku disini adalah konten pornografi hanya bisa diakses oleh kalangan masyarakat menengah keatas, mungkin sebagian besar dari sahabat Ardians memiliki TV dirumah, dan secara tidak langsung pernah melihat seorang pembawa acara yang pada beberapa area tubuhnya di blur oleh pihak penyelenggara karena khawatir akan peraturan KPI terkait pornografi.
Ketika masyarakat kita dibodoh-bodohi dengan hal seperti itu, namun siapa yang bisa menjamin bahwa pembuat keputusan ini memiliki akses terhadap stasiun TV luar negeri yang berbayar cukup mahal, dan mereka bisa mengakses konten pornografi tersebut secara bebas.

Apakah kemudian bisa kita artikan bahwa kebebasan hak masyarakat biasa atas konten pornografi ini dilanggar oleh sekelompok orang yang memiliki banyak uang?
Aku tidak tahu, kenapa peraturan ini dibuat, sedangkan putusan hakim kemarin saja menolak untuk mengkriminalisasi LGBT serta Zina, lantas kenapa sanksi tersebut masih saja dijalankan?

Apakah masyarakat Indonesia ini mudah horni sehingga hal apapun yang menggambarkan seksualitas selalu ditutup-tutupi, atau ini justru pembodohan bagi sebagian masyarakat yang tidak memahaminya.

2 tanggapan untuk “UU Pornografi Untuk Rakyat Miskin?

Tinggalkan Balasan